Home / Kepri / Bintan / HGB Dan HGU, Adalah Senjata Ampuh untuk Kuasai Lahan Negara

HGB Dan HGU, Adalah Senjata Ampuh untuk Kuasai Lahan Negara

Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (KPK) prov.Kepri, Kennedy Sihombing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bintan – kompaslima.com : Selain di kabupaten Bintan, kabupaten/kota lainnya di prov. Kepri diperkirakan masih banyak lahan terlantar. Pengajuan pengolahan lahan tersebut, ditenggarai hanyalah modus belaka.

Terbitnya Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Guna Usaha (HGU) yang diajukan oleh pelaku usaha kepada pemerintah. Sangat melenceng peruntukannya, hingga akhirnya lahan yang di maksud jadi terlantar.

Dari sekian banyak perusahaan (PT) yang telah di berikan izin HGB/HGU oleh pemerintah, bisa disebut izin tersebut sebagai senjata ampuh untuk menguasai lahan negara seluas-luasnya.

Indikasi ini, bisa dikatakan sebagai bentuk perampasan lahan negara paling jitu. Berbagai cara dilakukan untuk menakut-nakuti masyarakat, yang coba memanfaatkan lahan yang masuk dalam HGB/HGU perusahaan, karena mereka dianggap sebagai penghalang.

Sekalipun lahan yang di maksud sudah bertahun-tahun terlantar, karena tidak di kelola sesuai ketentuan atas perusahaan yang telah mendapat HGB/HGU.

Terkait hal itu, Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (KPK) prov. Kepri. Kennedy Sihombing, dalam suatu kesempatan, kepada awak media ini mengatakan. Sangat mendukung perusahaan yang jelas legalitasnya.

“Kami sangat mendukung perusahaan yang jelas legalitasnya dan sah secara hukum, tapi jika tidak jelas. Tentunya, selain masyarakat, hal ini juga telah merugikan pemerintah”.

Karena, hal itu menjadi masukkan pada pemerintah dan secara otomatis juga untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, apa bila pihak perusahaan tidak melaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Secara otomatis pula akan batal demi hukum, tanah tersebut kembali ke negara, sesuai UU No 5 tahun 1960, pasal 27,34 dan pasal 40.

Jadi kami himbau kepada pihak perusahaan yang telah mendapat HGB/HGU, agar tidak selalu melakukan intimidasi dan menakut-nakuti masyarakat yang sudah memanfaatkan tanah terlantar di NKRI ini. karena negara kita adalah negara hukum, bukan negara yang tidak punya hukum. Tegasnya.

Kalau memang pihak perusahaan merasa itu masih adalah hak perusahaan, buat secara tertulis. Jika masyarakat tak boleh mendirikan bangunan dan bercocok tanam atau memanfaatkan lahan terlantar, di lahan yang mereka klaim sebagai milik perusahaan.

Jika larangan yang dibuat itu tidak juga diindahkan, laporkan segera ke ranah hukum. Agar masyarakat yang mengelola lahan terlantar itu tahu kepastian hukumnya, jadi tidak ngambang.

Terkait hal ini, Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (KPK) prov. Kepri. Akan melayangkan surat ke Pemprov Kepri dan meminta daftar perusahaan, karena dalam waktu dekat bersama tim akan turun ke lokasi. Ujarnya.

(gad)

About kompaslima

Check Also

Sambut HUT Polwan Ke-72, Polwan Polres Tanjungpinang Gelar Bhakti Sosial

Tanjungpinang – kompaslima.com :  Polwan Polres Tanjungpinang, menggelar bhakti sosial kepada warga kurang mampu. Di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *