Home / Kepri / Batam / Sikapi Kemelut Di Perairan Utara Natuna, Senator Asal Kepri Itu Minta Wilayah Laut Harus Di Jaga

Sikapi Kemelut Di Perairan Utara Natuna, Senator Asal Kepri Itu Minta Wilayah Laut Harus Di Jaga

Anggota DPD-RI asal prov. Kepri, Aripinto Taniwidjaya

 

 

Aripinto : “Jangan Pandang Laut Cuma Sebagai Batas Negara”

Jakarta – kompaslima : Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia  (DPD-RI), asal prov. Kepri. Aripinto Taniwidjaya, mengingatkan. Wilayah laut, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Harus di jaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya, untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, lanjutnya. kawasan perbatasan laut, jangan cuma dipandang sebagai batas-batas negara. Tetapi, harus juga diposisikan sebagai sumber ekonomi. Untuk mensejahterakan bangsa, dan nelayan Indonesia.

Kalau nelayan Indonesia bisa lebih sejahtera dari hasil menangkap ikan, dia yakin. Mereka akan dengan gigih mempertahankan wilayah tangkapannya, dari pencurian ikan oleh nelayan asing.

Agar kedua kepentingan itu bisa berjalan secara seimbang, maka aparat keamanan laut kita harus hadir dan mendukung sepenuhnya para nelayan Indonesia. Ujar Senator asal prov. Kepri itu, kepada sejumlah awak media. Selasa (7/1).

Hal ini disikapinya, akibat dampak terjadinya penerobosan batas wilayah laut Indonesia oleh nelayan Tiongkok bersama Coast Guard Tiongkok, di perairan utara Natuna, Provinsi Kepuluan Riau.

Salah satu cara yang sangat mungkin di tempuh Pemerintah Indonesia, agar wilayah laut dan ZEE Indonesia terjaga dan nelayan Indonesia bisa sejahtera dari hasil tangkapannya adalah. Memperbaiki regulasi yang memberikan kemudahan bagi nelayan Indonesia, untuk menangkap ikan.

“Regulasinya diperbaiki dong, dengan cara memberi kemudahan kepada nelayan Indonesia. Armada nelayan kita juga harus dipermudah izinnya, sehingga dapat bersaing dengan nelayan-nelayan asing”.

Selama beberapa tahun ini, armada nelayan yang di laut lepas merasa kesulitan perihal perizinannya. Ungkapnya.

Beda halnya dengan para nelayan dari negara tetangga, para nelayan asing. Kalau tangkap ikan, diperkuat dengan armada induk sebagai transhipment. Sementara untuk nelayan kita, hal itu tidal diperbolehkan.

Mestinya, boleh saja pakai kapal induk yang diperkuat dengan tekhnologi pemantau atau cctv. Untuk mengetahui jumlah tangkapan, di samping tetap mengutamakan faktor ramah lingkungan.

Kapal-kapal nelayan di Indonesia, sudahlah kecil-kecil. Juga dilarang didampingi kapal induk, dan tidak boleh ada transhipment. Kalau kapal nelayan berukuran kecil itu sudah tangkap ikan, harus kembali ke darat.

Seharusnya, nelayan-nelayan kita dipermudah izinnya untuk beroperasi di semua wilayah laut Indonesia dan disesuaikan armadanya dengan tingkat kesulitan wilayahnya. Tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta ego sektoral masing-masing instansi harus dihilangkan. Agar efektivitas keamanan wilayah dan nelayan Indonesia terjamin. Bakamla harus mengkoordinir secara efektif dan efisien, seluruh operasi pengamanan di laut Indonesia. Untuk urusan pertahanan sarannya, tetap TNI Angkatan Laut.

Untuk menjalankan tugas Bakamla sebagai koordinasi tersebut, Kepres atau perintah presiden mungkin cukup. Asal di dukung oleh Parlemen dan masyarakat Indonesia, itu yang penting menurut saya. Ujarnya.

(***/jp) 

About kompaslima

Check Also

Sambut HUT Polwan Ke-72, Polwan Polres Tanjungpinang Gelar Bhakti Sosial

Tanjungpinang – kompaslima.com :  Polwan Polres Tanjungpinang, menggelar bhakti sosial kepada warga kurang mampu. Di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *