Home / Kepri / Petrus M Sitohang SE Ak, Pimpin Tim Pansus DPRD Kota Tanjungpinang Konsultasi RPJMD Kota Tanjungpinang Dengan Pejabat Bappenas RI

Petrus M Sitohang SE Ak, Pimpin Tim Pansus DPRD Kota Tanjungpinang Konsultasi RPJMD Kota Tanjungpinang Dengan Pejabat Bappenas RI

Tim pansus DPRD kota Tanjungpinang, saat membahas dan konsultasi RPJMD kota Tanjungpinang dengan pejabat Bappenas RI

Jakarta – kompaslima.com : Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Tanjungpinang, melakukan konsultasi dengan pejabat Bappenas, di Jakarta. Kamis (21/2).

Tujuan keberangkatan Pansus DPRD Kota Tanjungpinang, yaitu. Untuk membahas dan konsultasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Tanjungpinang.

Tim pansus DPRD kota Tanjungpinang, di pimpin Petrus M Sitohang SE Ak. Sebagai Ketua, H. Syaiful Bahri (wakil ketua), Hendri Delvi (sekretaris).

Serta keempat anggota DPRD kota Tanjungpinang lainnya sebagai anggota pansus lainnya. Yaitu, H. Ashadi Selayar, Hendy Amerta, Maskur Tilawahyu serta Arianto. Selain itu, seorang anggota DPRD kota Tanjungpinang dari komisi I. Rika Adrian, ikut mendampingi tim pansus tersebut.

Rombongan pansus DPRD kota Tanjungpinang itu, di terima oleh. Perencana Madya dan Perencana Muda, dari Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas RI. Zulfakar S.Kom dan Bimo Fachrizal Ervianto S.Si, MIT.

Foto bersama

Pada kesempatan tersebut, Zukfakar dan Bimo. Menjelaskan, bahwa RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan. Untuk periode 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijanjikan selama kampanye.

Karena periode 2018, sudah dicakup dalam RPJMD yang lalu. Tidak boleh ada satu periode, yang masuk dalam dua RPJMD yang berbeda. Periode yang dicakup, harus direvisi, yakni 2019-2023. Ujarnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Meskipun penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang saat ini merupakan, tahun akhir dari RPJMN yang sedang berjalan.

RPJMN yang mencakup periode cakupan RPJMD Kota Tanjungpinang, yang sedang di bahas bersama oleh Pemko dan DPRD. Saat ini sedang dalam proses penyusunan dan akan difinalisasi, setelah Pilpres 2019 selesai dan diketahui pemenangnya.

Masa pengesahan RPJMD adalah enam (6) bulan, terhitung dari saat pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Daerah. Ini berarti RPJMD kota Tanjungpinang periode 2019-2023, sudah harus disahkan oleh DPRD paling lambat 21 Maret 2019.

Ada lima indikator pembangunan nasional yang harus diselaraskan (sinkron), dengan indikator capaian pembangunan daerah. Antara lain, 1. Pertumbuhan Ekonomi, 2. Indeks Pembangunan Manusia, 3. Pengurangan Kemiskinan, 4. Pengurangan Pengangguran serta 5. GINI Ratio. Jelasnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalau terlambat disahkan, atau lewat dari enam (6) bulan. Maka, Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah dan DPRD, akan kehilangan hak keuangannya (gaji tunjangannya) selama tiga (3) bulan.

Disinggung, mengenai hak merevisi fokus, prioritas dan indikator kinerja Pemda. Oleh ketua tim pansus DPRD kota Tanjungpinang, Petrus M Sitohang SE Ak.

Terkait hal itu, Perencana Madya Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas RI. Zulfakar S.Kom, menegaskan. Hal itu sepenuhnya merupakan bagian dari wewenang DPRD. Tegasnya.

(gad)

About kompaslima

Check Also

KKDN Pasis Sesko TNI Dikreg XLVI Ta.2019, Kunjungi Polda Kepri

Batam – kompaslima.com : Sebanyak 31 orang Pasis Sesko TNI Dikreg XLVI T.A. 2019. Didampingi Marsma …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *