Home / Kepri / Bintan / Pembangunan Smelter Oleh PT. BAI, Merupakan Kedok Usaha Yang Disamarkan

Pembangunan Smelter Oleh PT. BAI, Merupakan Kedok Usaha Yang Disamarkan

Anggota Komisi VII DPR RI dan KLHK, saat melakukan sidak ke Galang Batang beberapa waktu lalu.

Bintan – kompaslima.com : Sidak yang dilakukan anggota Komisi VII DPR RI serta lembaga Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ke kabupaten Bintan. Adalah untuk membahas serta melakukan pengukuran lahan, terkait izin yang dimiliki PT. Bintan Alumina Indonesia (PT. BAI). Senin (25/10) lalu.

Pada kesempatan itu, anggota KLHK. Muchtar, mengatakan bahwa. Sangat disayangkan, tindakan yang dilakukan PT. BAI ini. Sudah melanggar ketentuan yang ada, sehingga. Perizinan yang mereka miliki, menyimpang dari aturan.

Menurut pendapatnya, pembangunan smelter yang dilakukan PT.BAI. Merupakan kedok usaha yang disamarkan, karena. Dalam pelaksanaannya, tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.

Pembangunan smelter digunakan sebagai alasan, sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam lahan. Sementara izin tersebut, hanya izin pinjam kawasan hutan, yang dikeluarkan KLHK. Ujarnya.

Ketua DPD LSM P2KN Kepri, Kennedi Sihombing

Menurut Muchtar, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan PT. BAI, antara lain. 1. Melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009, tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH). 2. UU Nomor 18 Tahun 2013, tentang
Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan.

3. UU Nomor 3 Tahun 2002, tentang
Pertanahan Negara. 4. UU Nomor 26 Tahun 2007, tentang
Penataan Ruang. 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
105 Tahun 2015. 6. PP Nomor 3 Tahun 2008.

Sepertinya, PT. BAI sengaja melakukan hal ini. Dengan cara ini pula, mereka dapat menguasai lahan dan membangunnya.

Untuk izin IPPKH yang telah dikeluarkan pemerintah, hendaknya perlu ditinjau ulang. Bila perlu di cabut, dan memberikan denda sebesar-besarnya, lalu mengembalikan kondisi lahan seperti semula.

Sementara itu, ketua DPD LSM Lembaga Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN). Kennedi Sihombing, sangat mengapresiasi sidak yang dilakukan anggota Komisi VII DPR RI dan lembaga KLHK. Dengan langsung turun menyaksikan tindakan Pengrusakan lahan, yang dilakukan PT. BAI. Kamis  (9/11).

Keterangan yang dihimpun dari anggota Komisi VII DPR RI itu, dijelaskan. Bahwa PT. BAI, telah menyalahi izin pinjam pakai kawasan hutan lindung yang dikeluarkan oleh KLHK. Ujarnya.

Izin yang telah dikeluarkan itu, hendaknya ditinjau ulang kembali oleh pemerintah. Hal ini lantaran, PT. BAI banyak melakukan pelanggaran sesuai ketentuan di Negeri ini. Tegasnya.

Untuk diketahui, selain mengubah kawasan. PT. BAI juga cukup banyak melakukan pelanggaran lainnya, yakni dengan membabat hutan bakau, membakar hutan bakau, melakukan penimbunan di pinggir pantai juga laut.

(gad)

About kompaslima

Check Also

Kapolda Kepri, Buka Puasa Bersama Masyarakat Tanjung Uma

Batam – kompaslima.com : Kembali, Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto S.I.K beserta jajaran. Selama …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *